Koalisi Kependudukan Kota Payakumbuh, Dikukuhkan.
NerSumbar.Com, Payakumbuh--Dalam rangka memperlancar kegiatan sinkronisasi kependudukan Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Dinas BKKBN dan Koalisi Kependudukan Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Payakumbuh menggelar pertemuan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk di aula DP3AP2KB yang terletak di Jalan Balai Polam Kelurahan Tanjung Gadang Sei Pinago (24/05).
Kegiatan yang diawali pengukuhan 40 anggota koalisi kependudukan Kota Payakumbuh oleh Ketua Koalisi kependudukan provinsi Sumatera Barat Prof. DR. Rahmat Syahni dan didampingi Kabid Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Sumatera Barat Elva Zulamaini dan Kepala DP3AP2KB Kota Payakumbuh Syahnadel Khairi. SK Penetapan dibacakan oleh Kasubdit Dampak, Erpi, CE, S.Pd.
Erpi membacakan SK Ketua Koalisi Kependudukan dengan Nomor : 01/KP-SB/I/2017 tertanggal 30 Januari 2017, ditetapkan majlis kependudukan yang terdiri dari Walikota, ketua DPRD, kepala kankemenag, Ketua MUI, Kepala DP3AP2KB, Kepala Disdukcapil, Kepala BPS, Ketua LKAAM, Ketua BK, Kepala BAPPEDA, Kepala Dinkes dan Kepala Dinsos, serta menetapkan Risman Mansyur sebagai Ketua koalisi kependudukan yang dibantu wakil H. Suratman Sayuti, Sekretaris Artati dan Wakil Sekretaris Aswir (kankemenag) Bendahara Fitrawati dan kepengurusannya. Setelah pengukuhan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat.
Dalam sambutannya, Kepala DP3AP2KB Kota Payakumbuh, Syahnadel Khairi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BKKBN Prov. Sumbar yang telah memfasilitasi kegiatan pemaduan dan sinkronisasi ini.
"Diharapkan Koalisi Kependudukan dapat membantu tugas pemko Payakumbuh dalam pengendalian kependudukan dan ini merupakan tupoksi kita yang termaktup dalam RPMN dan RPJP 2025, marikita saling bersinergi dengan DP3AP2KB untuk mewujudkan rencana ini.
Ditambahkan Syahnadel Khairi dalam materinya terkait arahkebijakan Kota Payakubuh terhadap pengendalian lingkungan.
Pertumbuhan penduduk tidak lepas dari kondisi kependudukan yang menjadi tantangan bagi pembangunan, besarnya jumlah penduduk bisa menjadi beban apabila tingkat SDM rendah dan juga bisa baik jika SDM tinggi. Secara umum kualitas administrasi kependudukan kita masih kurang maksimal. Pernah survey di suatu sekolah yang bermurid 38 dan 27 diantaranya masih belum memiliki Akta Kelahiran, serta penyebaran penduduk menumpuk di satu titik. Penduduk Indonesia menduduki padatan penduduk nomor 4 di dunia.
IPM Indonesia saat ini menurut Litbang nomor urut 6 di negara ASEAN. Laju Penduduk Payakumbuh 1,7 %, selanjutnya RPJM kita adalah bagaimana penduduk tumbuh seimbang tahun 2014 dan mengacu RPJPM 2005-2025 dan RPJPM Nas 2014-2019 di era Pak Jokowi, dengan prioritas mewujudkan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dan berwawasan serta keluarga kecil yang sejahtera. Untuk mewujudkan visi dan misi itu dilaksanakan program menserasikan dan bekerjasama dengan stakeholder yang terkait.
Arah kebijakan Kota Payakumbuh terwujudkan konsekuensi yang serasi untuk mendukung Nawacita pembangunan nasional, dan kita di Payakumbuh membentuk koalisasi kependudukan, termasuk peningkatan pelayanan KB di Puskesmas. Dan program itu juga sudah disetujui Walikota melalui BAPPEDA. Arah kebijakan kita arahkan untuk peningkatan SDM pelayanan, serta saat ini kita juga sudah punya kampung KB di 5 Kecamatan. Dan peningkatan koordinasi dengan lintas sektoral, khususnya di bidang kesehatan. Tahun 2018 kita akan meningkatkan kualitas SDM pelayanan kader, karena sarpras kita rasa sudah maksimal", papar Syahnadel Khairi.
Selanjutnya paparan meteri disampaikan Kabid Pengendalian penduduk BKKBN Provinsi Sumatera Barat Elva Zulmaini, SE terkait sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dan dilanjutkan paparan secara panel terkait implementasi masalah kependudukan terhadap kebijakan pengendalian penduduk di Sumatera Barat oleh Ketua Koalisi kependudukan Indonesia Prof. DR. Rahmat Syahni.
Kesempatan ini, Kepala DP3AP2KB Syahnadel Khairi mewakili jajarannya menyampaikan maaf lahir bathin kepada hadirin menjelang memasuki Bulan Suci Ramadhan.ul
Kegiatan yang diawali pengukuhan 40 anggota koalisi kependudukan Kota Payakumbuh oleh Ketua Koalisi kependudukan provinsi Sumatera Barat Prof. DR. Rahmat Syahni dan didampingi Kabid Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Sumatera Barat Elva Zulamaini dan Kepala DP3AP2KB Kota Payakumbuh Syahnadel Khairi. SK Penetapan dibacakan oleh Kasubdit Dampak, Erpi, CE, S.Pd.
Erpi membacakan SK Ketua Koalisi Kependudukan dengan Nomor : 01/KP-SB/I/2017 tertanggal 30 Januari 2017, ditetapkan majlis kependudukan yang terdiri dari Walikota, ketua DPRD, kepala kankemenag, Ketua MUI, Kepala DP3AP2KB, Kepala Disdukcapil, Kepala BPS, Ketua LKAAM, Ketua BK, Kepala BAPPEDA, Kepala Dinkes dan Kepala Dinsos, serta menetapkan Risman Mansyur sebagai Ketua koalisi kependudukan yang dibantu wakil H. Suratman Sayuti, Sekretaris Artati dan Wakil Sekretaris Aswir (kankemenag) Bendahara Fitrawati dan kepengurusannya. Setelah pengukuhan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat.
Dalam sambutannya, Kepala DP3AP2KB Kota Payakumbuh, Syahnadel Khairi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BKKBN Prov. Sumbar yang telah memfasilitasi kegiatan pemaduan dan sinkronisasi ini.
"Diharapkan Koalisi Kependudukan dapat membantu tugas pemko Payakumbuh dalam pengendalian kependudukan dan ini merupakan tupoksi kita yang termaktup dalam RPMN dan RPJP 2025, marikita saling bersinergi dengan DP3AP2KB untuk mewujudkan rencana ini.
Ditambahkan Syahnadel Khairi dalam materinya terkait arahkebijakan Kota Payakubuh terhadap pengendalian lingkungan.
Pertumbuhan penduduk tidak lepas dari kondisi kependudukan yang menjadi tantangan bagi pembangunan, besarnya jumlah penduduk bisa menjadi beban apabila tingkat SDM rendah dan juga bisa baik jika SDM tinggi. Secara umum kualitas administrasi kependudukan kita masih kurang maksimal. Pernah survey di suatu sekolah yang bermurid 38 dan 27 diantaranya masih belum memiliki Akta Kelahiran, serta penyebaran penduduk menumpuk di satu titik. Penduduk Indonesia menduduki padatan penduduk nomor 4 di dunia.
IPM Indonesia saat ini menurut Litbang nomor urut 6 di negara ASEAN. Laju Penduduk Payakumbuh 1,7 %, selanjutnya RPJM kita adalah bagaimana penduduk tumbuh seimbang tahun 2014 dan mengacu RPJPM 2005-2025 dan RPJPM Nas 2014-2019 di era Pak Jokowi, dengan prioritas mewujudkan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berkualitas dan berwawasan serta keluarga kecil yang sejahtera. Untuk mewujudkan visi dan misi itu dilaksanakan program menserasikan dan bekerjasama dengan stakeholder yang terkait.
Arah kebijakan Kota Payakumbuh terwujudkan konsekuensi yang serasi untuk mendukung Nawacita pembangunan nasional, dan kita di Payakumbuh membentuk koalisasi kependudukan, termasuk peningkatan pelayanan KB di Puskesmas. Dan program itu juga sudah disetujui Walikota melalui BAPPEDA. Arah kebijakan kita arahkan untuk peningkatan SDM pelayanan, serta saat ini kita juga sudah punya kampung KB di 5 Kecamatan. Dan peningkatan koordinasi dengan lintas sektoral, khususnya di bidang kesehatan. Tahun 2018 kita akan meningkatkan kualitas SDM pelayanan kader, karena sarpras kita rasa sudah maksimal", papar Syahnadel Khairi.
Selanjutnya paparan meteri disampaikan Kabid Pengendalian penduduk BKKBN Provinsi Sumatera Barat Elva Zulmaini, SE terkait sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dan dilanjutkan paparan secara panel terkait implementasi masalah kependudukan terhadap kebijakan pengendalian penduduk di Sumatera Barat oleh Ketua Koalisi kependudukan Indonesia Prof. DR. Rahmat Syahni.
Kesempatan ini, Kepala DP3AP2KB Syahnadel Khairi mewakili jajarannya menyampaikan maaf lahir bathin kepada hadirin menjelang memasuki Bulan Suci Ramadhan.ul
Koalisi Kependudukan Kota Payakumbuh, Dikukuhkan.
![]()
Reviewed by Unknown
on
Mei 24, 2017
Rating:
Tidak ada komentar: