Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif dengan SKSR
NerSumbar.Com, Payakumbuh--Menyikapi kelangkaan ternak betina di Sumatera Barat, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan Polda Sumbar menggelar sosialisasi pengendalian pemtongan hewan ruminansia betina produktif di Bakinco Swimming Pool and Resto (18/07). Kegiatan yang berkoordinasi dengan Dinas peternakan Kota Payakumbuh ini dihadiri 30 peserta.
Tampak hadir Kapolres yang diwakili Kasat Binmas Hartony, Kapolsekta Rusirwan, Kepala Kankemenag, Asra Faber, Kasat Pol PP, Devitra, Sekretaris Dinas Pertanian, Antoni Jaya, Camat Kecamatan, Penyuluh Peternakan, Ketua MUI, Lurah Nunang Daya Bangun, pedagang ternak dan Pengurus RPH. Sosialisasi ini dibuka Walikota Payakumbuh.
Dalam laporannya, Kepala Dinas Peternakan diwakili Kabidnya Usfa Haryanti menyebutkan, bahwa jumlah ternak betina di Kota Payakumbuh berdasarkan catatan Dinas Peternakan semakin tahun semakin menurun dan hal ini meski kita sikapi dalam rangka pelestarian dan menunjang kesejahteraan warga.
Menanggapi sosialisasi ini, Kepala kankemenag Asra Faber menyampaikan apresiasi sekali, karena tidak hanya di Kota Payakumbuh, mungkin di Indonesia kuantitas ternak betina sudah jauh menurun.
“Dalam al qur’an surat Al Mukminun ayat 21, Allah sudah menerangkan betapa besarnya manfaat hewan ternak bagi manusia. Istilahnya, semua unsur yang pada hewan ternak itu bermanfaat bagi kehidupan,” papar Asra Faber.
Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang diwakili drH. M. Kamil, pelestarian kembali binatang ternak dan pelarangan pemotongan / penyembelihan ternak betina remunansia bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai Nawacita Kabinet Indonesia Bersatu khususnya di bidang ketahanan pangan dan telah didukung dengan UU Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan. Dan kita sudah memiliki Focus Group Discusion (FGD) terkait pemotongan ternak remunansia betina produktif. Kalaupun ternak betina produktif akan dipotong harus ada rekomendasi dalam bentuk Surat Keterangan Status Reproduksi.
“Tingginya peminat daging sapi, kerbau dan kambing membuat kita sering lupa, padahal kondisi ini sangat menunjang ekonomi warga, serta pemerintahan harus berperan aktif dengan dukungan masyarakat. Kesejahteraan hewan mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujar M. Kamil.
Kapolda Sumbar melalui Dirjen Binmas Kombespol Nasrun Fahmi, remunansia sudah dilindungi undang undang dalam rangka mensejahterakan masyarakat.
“Kami harapkan para pedagang ternak, pedagang di rumah potong serta pengurus rumah potong harus aktif membantu pemerintah. Mahalnya sapi jantan dibanding sapi betina membuat masyarat lebih memilih membeli dan memotong sapi betina. Mendatang diharapkan, penyembelihan ternak remunansia betina produktif dapat menurun. Polri dengan tupoksinya sebagai pelindung pengayom dan pelayanan akan memerintahkan Bhabinkantibmas untuk selalu swipping memantau kegiatan ini di tengah masyarakat. MoU antara Kementerian Pertanian dengan Kapolri juga sudah ada, jadi polri wajib melakukan preventif, penyelamatan, pengendalian, cegah dan perlindungan, termasuk penegakan hukum dalam rangka pelestarian betina produktif,” jelas Nasrun Fahmi.
Walikota Payakumbuh dalam kesempatan ini diwakili Asisten II Amriul Dt. Karayiang menyampaikan apresiasi dengan sosialisasi ini.
“Sosialisasi ini sangat menambah pengetahuan kita akan pentingnya melestarikan perkembangbiakan hewan ternak. Pemko melalui dinas pertanian akan selalu mengupayakan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya pengendalian upaya Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif. Pasalnya langkah sosialisasi ini akan dilakukan oleh pihak Kementan dari sektor hulu hingga ke hilirnya. Pemko Payakumbuh juga berharap dengan adanya langkah sosialisasi ini, maka kedepan kejadian pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif terus di tekan, mohon dukungan dan pengawasan secara bersama,” sambut Amriul.
Perlu sertifikasi dan profesionalisme
Ditempat terpisah, salah seorang tokoh masyarakat inisial SA (61) warga Bulakan Balai Kandi Koto nan Ompek Payakumbuh, yang sering menjadi pengurus qurban di daerah ini berharap adanya sertifikasi dan profesionalisme petugas kesehatan hewan yang memeriksa kandungan / rahim sapi yang akan disemblih saat Hari Raya Qurban.
“Tahun 2016 lalu, kami melakukan penyembelihan hewan qurban sebanyak 13 ekor sapi dan telah diperiksa oleh petugas dalam hal ini dokter hewan, namun saat pelaksanaan penyembelihan ada 3 ekor sapi yang berisi anak, dan akhirnya anak sapi ersebut kami kuburkan,” ucapnya.
Melalui bentuk kegiatan di sector hulu dengan menerapkan SKSR (Surat Keputusan Sehat Reproduksi) yang harus dimiliki setiap ternak sapi usia produktif dan surat tersebut harus ada saat proses jual beli ternak. SKSR dikeluarkan oleh dokter hewan puskeswan wilayah setempat yang menyatakan ternak tersebut produktif atau tidak produktif. Bentuk pengawasan di sector hilir di RPH dilakukan untuk memastikan bahwa ternak yang dipotong adalah ternak tidak produktif yang dinyatakan dengan SKSR. Ternak tanpa adanya SKSR tidak boleh dipotong. Pemilik ternak diarahkan ke puskeswan terdekat untuk mendapatkan SKSR.ul
Tampak hadir Kapolres yang diwakili Kasat Binmas Hartony, Kapolsekta Rusirwan, Kepala Kankemenag, Asra Faber, Kasat Pol PP, Devitra, Sekretaris Dinas Pertanian, Antoni Jaya, Camat Kecamatan, Penyuluh Peternakan, Ketua MUI, Lurah Nunang Daya Bangun, pedagang ternak dan Pengurus RPH. Sosialisasi ini dibuka Walikota Payakumbuh.
Dalam laporannya, Kepala Dinas Peternakan diwakili Kabidnya Usfa Haryanti menyebutkan, bahwa jumlah ternak betina di Kota Payakumbuh berdasarkan catatan Dinas Peternakan semakin tahun semakin menurun dan hal ini meski kita sikapi dalam rangka pelestarian dan menunjang kesejahteraan warga.
Menanggapi sosialisasi ini, Kepala kankemenag Asra Faber menyampaikan apresiasi sekali, karena tidak hanya di Kota Payakumbuh, mungkin di Indonesia kuantitas ternak betina sudah jauh menurun.
“Dalam al qur’an surat Al Mukminun ayat 21, Allah sudah menerangkan betapa besarnya manfaat hewan ternak bagi manusia. Istilahnya, semua unsur yang pada hewan ternak itu bermanfaat bagi kehidupan,” papar Asra Faber.
Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat yang diwakili drH. M. Kamil, pelestarian kembali binatang ternak dan pelarangan pemotongan / penyembelihan ternak betina remunansia bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai Nawacita Kabinet Indonesia Bersatu khususnya di bidang ketahanan pangan dan telah didukung dengan UU Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan. Dan kita sudah memiliki Focus Group Discusion (FGD) terkait pemotongan ternak remunansia betina produktif. Kalaupun ternak betina produktif akan dipotong harus ada rekomendasi dalam bentuk Surat Keterangan Status Reproduksi.
“Tingginya peminat daging sapi, kerbau dan kambing membuat kita sering lupa, padahal kondisi ini sangat menunjang ekonomi warga, serta pemerintahan harus berperan aktif dengan dukungan masyarakat. Kesejahteraan hewan mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujar M. Kamil.
Kapolda Sumbar melalui Dirjen Binmas Kombespol Nasrun Fahmi, remunansia sudah dilindungi undang undang dalam rangka mensejahterakan masyarakat.
“Kami harapkan para pedagang ternak, pedagang di rumah potong serta pengurus rumah potong harus aktif membantu pemerintah. Mahalnya sapi jantan dibanding sapi betina membuat masyarat lebih memilih membeli dan memotong sapi betina. Mendatang diharapkan, penyembelihan ternak remunansia betina produktif dapat menurun. Polri dengan tupoksinya sebagai pelindung pengayom dan pelayanan akan memerintahkan Bhabinkantibmas untuk selalu swipping memantau kegiatan ini di tengah masyarakat. MoU antara Kementerian Pertanian dengan Kapolri juga sudah ada, jadi polri wajib melakukan preventif, penyelamatan, pengendalian, cegah dan perlindungan, termasuk penegakan hukum dalam rangka pelestarian betina produktif,” jelas Nasrun Fahmi.
Walikota Payakumbuh dalam kesempatan ini diwakili Asisten II Amriul Dt. Karayiang menyampaikan apresiasi dengan sosialisasi ini.
“Sosialisasi ini sangat menambah pengetahuan kita akan pentingnya melestarikan perkembangbiakan hewan ternak. Pemko melalui dinas pertanian akan selalu mengupayakan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya pengendalian upaya Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif. Pasalnya langkah sosialisasi ini akan dilakukan oleh pihak Kementan dari sektor hulu hingga ke hilirnya. Pemko Payakumbuh juga berharap dengan adanya langkah sosialisasi ini, maka kedepan kejadian pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif terus di tekan, mohon dukungan dan pengawasan secara bersama,” sambut Amriul.
Perlu sertifikasi dan profesionalisme
Ditempat terpisah, salah seorang tokoh masyarakat inisial SA (61) warga Bulakan Balai Kandi Koto nan Ompek Payakumbuh, yang sering menjadi pengurus qurban di daerah ini berharap adanya sertifikasi dan profesionalisme petugas kesehatan hewan yang memeriksa kandungan / rahim sapi yang akan disemblih saat Hari Raya Qurban.
“Tahun 2016 lalu, kami melakukan penyembelihan hewan qurban sebanyak 13 ekor sapi dan telah diperiksa oleh petugas dalam hal ini dokter hewan, namun saat pelaksanaan penyembelihan ada 3 ekor sapi yang berisi anak, dan akhirnya anak sapi ersebut kami kuburkan,” ucapnya.
Melalui bentuk kegiatan di sector hulu dengan menerapkan SKSR (Surat Keputusan Sehat Reproduksi) yang harus dimiliki setiap ternak sapi usia produktif dan surat tersebut harus ada saat proses jual beli ternak. SKSR dikeluarkan oleh dokter hewan puskeswan wilayah setempat yang menyatakan ternak tersebut produktif atau tidak produktif. Bentuk pengawasan di sector hilir di RPH dilakukan untuk memastikan bahwa ternak yang dipotong adalah ternak tidak produktif yang dinyatakan dengan SKSR. Ternak tanpa adanya SKSR tidak boleh dipotong. Pemilik ternak diarahkan ke puskeswan terdekat untuk mendapatkan SKSR.ul
Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif dengan SKSR
![]()
Reviewed by Unknown
on
Juli 18, 2017
Rating:
Tidak ada komentar: